Lompat ke isi
Publication Channel

Sabtu, 21 November 2026

Berita Jurnal Publication 4 menit baca

RUU Perampasan Aset Diproyeksi Disahkan di Paripurna DPR Hari Ini

RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dijadwalkan masuk pengambilan keputusan tingkat II dalam paripurna DPR, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR menyebut rancangan itu bakal disahkan. Meski demikian, Transparency International Indonesia menyorot minimnya akses publik terhadap draf dan menekankan pentingnya pengawasan.

Diterbitkan
Ilustrasi AI: Ilustrasi netral tentang proses legislasi dan penegakan hukum, menampilkan palu, dokumen, dan timbangan keadilan tanpa sosok, tulisan, atau logo.
Ilustrasi AI: Ilustrasi netral tentang proses legislasi dan penegakan hukum, menampilkan palu, dokumen, dan timbangan keadilan tanpa sosok, tulisan, atau logo.
Teks
Bacaan saya

Disimpan di perangkat ini

Belum ada bacaan tersimpan. Simpan artikel untuk membacanya nanti.

Dalam artikel ini 4 bagian
  1. Jadwal Paripurna dan Status Pembahasan
  2. Kewenangan, Perlindungan, dan Isu HAM
  3. Catatan Transparansi dari Masyarakat Sipil
  4. Harapan Lama yang Menuai Penilaian

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menuju tahap akhir. Menurut Kompas.com, berdasarkan informasi di situs resmi DPR, pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis (19/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut rancangan itu bakal disahkan Kamis saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Jadwal Paripurna dan Status Pembahasan

Rancangan ini sebelumnya telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I. Rapat tingkat I dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta persetujuan anggota untuk melanjutkan naskah ke pengambilan keputusan tingkat dua pada rapat paripurna terdekat. Anggota DPR yang hadir menyetujui usulan tersebut, sehingga proses legislasi berpindah ke forum paripurna.

Habiburokhman juga melaporkan bahwa Panja Komisi III DPR telah membahas daftar inventarisasi masalah berjumlah 397. Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Data itu menunjukkan substansi naskah tidak lagi hanya soal perampasan, tetapi juga penyesuaian teknis dan pengaturan baru.

Status bakal disahkan merujuk pada pernyataan Ketua Komisi III yang dikutip Kompas.com, bukan hasil rapat yang telah selesai. Penentuan akhir tetap berada pada forum paripurna, sesuai mekanisme pengambilan keputusan tingkat II. Informasi jadwal itu juga merujuk pada keterangan situs resmi DPR tentang dimulainya rapat pukul 10.00 WIB. Agenda itu menjadi titik temu antara hasil kerja Komisi III dan keputusan seluruh fraksi di paripurna.

Kewenangan, Perlindungan, dan Isu HAM

Kompas.com merangkum sejumlah poin utama yang dimuat dalam RUU Perampasan Aset, mulai dari jaminan perlindungan HAM hingga ruang lingkup yang merentang dari pidana penipuan sampai perdagangan. Naskah itu juga mengatur pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak beritikad baik, pengembalian aset ke korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penerapan teknologi.

Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menilai efektivitas regulasi ini bergantung pada tata cara perampasan di lapangan. Ia menekankan ekspektasi publik agar pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset berjalan berkeadilan, memberi kepastian hukum, serta mengatasi hambatan prosedural dari pendekatan konvensional yang kaku. Dengan kata lain, pengesahan menjadi awal dari beban implementasi yang lebih nyata.

Selain ruang lingkup, pengaturan teknis menjadi perhatian karena perampasan aset melibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana. Karena itu, ketentuan perlindungan bagi pihak beritikad baik, mekanisme pengembalian aset, dan pengawasan menjadi elemen yang menentukan apakah aturan ini dianggap seimbang dengan perlindungan HAM. Keseimbangan tersebut penting agar instrumen negara tidak dianggap melampaui hak individu yang tidak bersalah.

Catatan Transparansi dari Masyarakat Sipil

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menyorot draf RUU Perampasan Aset yang tidak dapat diakses publik. Ia menyebut sulit menerima logika bahwa regulasi yang memberi kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan dibahas tanpa akses publik yang memadai terhadap draf terbarunya. Menurut Kompas.com, pernyataan itu disampaikan saat dihubungi pada Rabu (17/11/2026).

Agus mengingatkan agar percepatan pembahasan tidak berakhir pada pengesahan formal tanpa pengawasan publik yang cukup. Masyarakat sipil dan akademisi, kata dia, perlu diberi kesempatan menelaah ketentuan pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik, pengelolaan aset sitaan, serta pengawasan kewenangan aparat. Catatan itu menjadi pengingat bahwa legitimasi naskah juga dibangun dari keterbukaan.

Sorotan keterbukaan ini relevan karena rancangan itu akan memberi negara instrumen yang lebih kuat dalam menangani aset hasil kejahatan. Tanpa akses publik ke draf, proses legislasi berisiko berjalan cepat tetapi minim masukan teknis. Agus menyebut penelaahan oleh masyarakat sipil dan akademisi perlu diberikan sebelum aturan diterapkan.

Harapan Lama yang Menuai Penilaian

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menilai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi akhir penantian panjang masyarakat. Saat membacakan pendapat mini Fraksi PKS, ia menyebut rancangan yang usianya kurang lebih 18 tahun diharapkan dapat dirasakan langsung oleh publik. Fraksi PKS memandang keputusan ini sebagai wujud nyata merespons harapan lama terhadap payung hukum yang lebih kuat untuk memberantas korupsi serta mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.

Anggota Komisi III DPR lain, Safaruddin, menegaskan rancangan itu harus ditempatkan sebagai instrumen negara untuk memulihkan hasil tindak pidana. Orientasinya, kata dia, tidak boleh terbatas pada perampasan aset dan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pemulihan aset sebagai bagian dari keadilan sosial dan penguatan kedaulatan ekonomi. Pengesahan di paripurna pun akan diukur dari sejauh mana ketentuan itu melindungi hak warga, menjaga akuntabilitas aparat, dan memberi jalan pemulihan yang adil bagi korban.

Dengan jadwal paripurna yang sudah diumumkan, publik kini menanti hasil pengesahan dan kualitas pengaturan di lapangan. Seperti ditegaskan Wamenkum, efektivitas aturan akan diuji lewat pelacakan, penyitaan, hingga pengelolaan aset. Pengesahan bukan akhir proses, melainkan awal uji kepatuhan dan pengawasan terhadap aparat. Sebagai bacaan lain, arsip artikel Publication Channel dapat ditelusuri untuk konteks legislasi pemberantasan korupsi.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.

Akhir artikel Jelajahi Berita

Di balik tulisan

Redaksi Publication Channel

Tim redaksi Publication Channel.

Lihat semua tulisan
Lanjutkan membacaDugaan Rumah di Bogor Jadi Posko Makar, Bareskrim Geledah4 menit baca · Berita

Wawasan berikutnya

Masih ada cerita lainnya.

Semua artikel