Dugaan Rumah di Bogor Jadi Posko Makar, Bareskrim Geledah
Bareskrim Polri menyebut salah satu rumah di Bogor terindikasi posko bagi Kombes Pol IM dalam kasus dugaan makar. Penggeledahan dilakukan sejak 19 November 2026 di lima rumah di Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang. Kasus makar berasal dari penyadapan ilegal; tersangka makar belum ditetapkan.
Dalam artikel ini 4 bagian
Menurut laporan Kompas.com, Bareskrim Polri menduga Kombes Pol Iman Imanuddin menggunakan sebuah rumah di Bogor sebagai posko dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condrosaat, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026). Ia mengatakan, “Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM”.
Dugaan Rumah di Bogor Jadi Posko
Pernyataan itu menjadi perhatian karena menyebut penggunaan sebuah rumah di Bogor sebagai posko yang diduga terkait tindak pidana makar. Dalam keterangan sumber, istilah yang dipakai adalah terindikasi, bukan telah ditetapkan secara final. Oleh karena itu, pemberitaan perlu menjaga jarak antara indikasi penyidik, dugaan hukum, dan fakta yang sudah diumumkan.
Konteks ini penting bagi pembaca untuk memahami posisi hukum Kombes Pol Iman Imanuddin. Kasus yang disorot adalah dugaan makar, yaitu perkara yang serius dan memerlukan pembuktian melalui penyidikan. Sumber tidak menjelaskan secara rinci bagaimana rumah tersebut digunakan, siapa yang mengendalikannya, maupun barang apa yang ditemukan. Rincian itu disebut akan disampaikan melalui presscon.
Perbedaan istilah itu juga membantu publik menilai batas informasi resmi. Dugaan, indikasi, dan hasil penyidikan memiliki bobot berbeda. Karena itu, setiap pemberitaan lanjutan sebaiknya mengikuti pernyataan resmi Bareskrim Polri, bukan sekadar spekulasi.
Penggeledahan di Bogor dan Curug
Susatyo menjelaskan bahwa penyidik menggeledah sejumlah lokasi sejak Kamis (19/11/2026) malam. Lokasi penggeledahan mencakup Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dan Bogor. Ia menyebut lima rumah di daerah Bogor serta satu lokasi di Curug, Tangerang, yang diduga terkait dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.
Dari sisi prosedur, penggeledahan adalah tahap penyidikan untuk mencari alat bukti yang dapat menguatkan atau menguji indikasi. Namun, sumber tidak menjelaskan lebih lanjut soal kepemilikan rumah di Kabupaten Tangerang. Susatyo menambahkan bahwa hasil penggeledahan baru akan disampaikan saat presscon. Artinya, rincian temuan masih menunggu penjelasan resmi penyidik.
Kedua nama yang disebut menjadi bagian penting dalam narasi publik, tetapi status hukum mereka dalam perkara makar masih berada pada tahap dugaan. Sebelum hasil presscon dirilis, publik sebaiknya tidak menyamakan nama yang disebut dengan pelaku yang sudah terbukti. Pembuktian tetap menjadi ranah penyidik dan pengadilan.
Kasus Makar Berasal dari Penyadapan Ilegal
Sumber menyatakan bahwa Polri tengah menyidik kasus dugaan makar yang berawal dari pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara penyadapan ilegal itu, Polri telah menetapkan empat tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Keempat tersangka itu dikenai pasal berbeda sesuai peran masing-masing. Antara lain, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun; Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait penghilangan data elektronik dengan ancaman paling lama 8 tahun; serta Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP terkait akses ilegal dengan ancaman paling lama 6 atau 7 tahun.
Sumber juga menyebut Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait turut serta atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk menyalahgunakan kekuasaan. Dalam konteks perkara, sumber juga menyebut adanya dugaan keterlibatan pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pengusaha. Namun, sumber tidak merinci peran masing-masing pihak dalam kasus makar.
Belum Ada Tersangka Makar, Etik Sudah Diproses
Sejauh ini, Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. Sementara itu, dalam ranah etik, Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat oleh Polri. Keduanya disebut mengajukan banding atas putusan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa proses etik dan penyidikan pidana berjalan pada jalur yang berbeda.
Pembaca perlu membedakan dua jenis penanganan tersebut. Putusan etik menyangkut pelanggaran disiplin atau kode etik, sedangkan penetapan tersangka dalam perkara makar memerlukan alat bukti pidana. Jika presscon kemudian mengumumkan hasil penggeledahan, informasi itu harus dibaca sebagai perkembangan, bukan otomatis sebagai kesimpulan akhir.
Sebagai bacaan lain dari arsip, Rumah Posko Cipete dan Bayangan Negara di Dalam Negara dapat menjadi rujukan untuk melihat cara media membahas isu rumah posko. Rujukan itu tidak menggantikan berita utama, tetapi membantu memahami pola isu yang sebelumnya diliput. Perkembangan resmi dari Bareskrim Polri tetap menjadi tolok ukur utama, terutama terkait hasil penggeledahan, barang bukti, dan status hukum para pihak yang terindikasi.
Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.
Topik dalam berita