Lompat ke isi
Publication Channel

Sabtu, 21 November 2026

Berita Jurnal Publication 4 menit baca

Rumah Posko Cipete dan Bayangan Negara di Dalam Negara

Penyidik Bareskrim menggeledah rumah di Cipete Utara yang disebut sebagai posko Irjen Eko Hadi Santoso, sementara beberapa posko lain diperiksa dalam pengumpulan bukti perkara yang disebut penyidikan makar. Bahan menyebut dugaan penyadapan tanpa mengikuti Perkap Nomor 5 Tahun 2010, rantai perintah, dan sasaran yang luas, tetapi status makar belum memiliki tersangka. Publik menunggu apakah perkara berhenti pada pidana penyadapan, naik ke makar, atau melebar ke pihak lain.

Diterbitkan
Ilustrasi AI: Ilustrasi: rumah yang disebut penyidik sebagai posko dalam perkara penyadapan yang diduga melanggar hukum, dengan simbolik pengawasan negara.
Ilustrasi AI: Ilustrasi: rumah yang disebut penyidik sebagai posko dalam perkara penyadapan yang diduga melanggar hukum, dengan simbolik pengawasan negara.
Teks
Bacaan saya

Disimpan di perangkat ini

Belum ada bacaan tersimpan. Simpan artikel untuk membacanya nanti.

Dalam artikel ini 4 bagian
  1. Rumah yang Disebut Posko
  2. Rantai Perintah Tanpa Dasar Hukum
  3. Tiga Skenario Ujung Perkara
  4. Ujian Akuntabilitas Negara

Di malam Selasa, 17 November 2026, sebuah rumah di Jalan Saidi II, Cipete Utara, Jakarta Selatan, tiba-tiba menjadi tempat penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan dan olah TKP. Menurut laporan Kompas pada 20 November 2026, rumah yang bagi tetangga tampak sebagai hunian biasa itu disebut dipakai Irjen Eko Hadi Santoso sebagai posko.

Rumah yang Disebut Posko

Menurut bahan, polisi juga menyebut beberapa posko lain diperiksa sebagai bagian pengumpulan bukti tindak pidana makar. Sebelum itu, kasus ini selama dua pekan dibicarakan sebagai skandal penyadapan yang seolah hanya terjadi di ruang server dan layar monitor. Kata posko mengubah imajinasi tersebut: ada orang yang berkumpul, rapat, pembagian tugas, dan penyusunan rencana.

Yang benar-benar dikerjakan di rumah itu belum dijelaskan secara resmi, dan Bareskrim belum merinci barang bukti yang disita. Dugaan sementara yang beredar menyebut rumah itu menjadi tempat operasi penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah sasaran lain. Dugaan tersebut sejalan dengan putusan majelis kode etik Polri yang menyatakan Eko Hadi bersekongkol menyadap dengan alat teknologi milik Polri, kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang kini diajukan banding.

Rantai Perintah Tanpa Dasar Hukum

Ernst Fraenkel dalam The Dual State membedakan negara normatif yang bekerja menurut hukum, prosedur, dan kewenangan yang jelas, serta negara prerogatif yang bekerja menurut kehendak segelintir pemegang kuasa. Yang mengganggu bukan ketiadaan birokrasi, melainkan birokrasi yang tetap rapi tetapi diarahkan ke tujuan yang tidak pernah disahkan.

Keterangan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di DPR menyebut perintah penyadapan diduga turun dari Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta, lalu hasilnya dilaporkan kembali secara berjenjang, menurut Kompas.id, 13 November 2026. Ada rantai komando, operator, dan laporan, tetapi tidak ada dasar hukum karena penyadapan disebut tidak mengikuti Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Sasaran penyadapan yang dilaporkan juga bukan pelaku kejahatan, melainkan Presiden, sejumlah menteri, tokoh politik, dan media sebagaimana dirujuk Kompas.com, 5 November 2026. Guillermo O'Donnell menyebut mekanisme pengawas antar lembaga negara sebagai akuntabilitas horizontal. Penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa terdeteksi menunjukkan mekanisme itu lumpuh. Status makar belum memiliki tersangka, padahal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sudah dikirim ke kejaksaan, sementara Kapolri mengingatkan bahwa penyadapan tidak serta-merta bisa disebut makar.

Tiga Skenario Ujung Perkara

Kemungkinan pertama adalah perkara berhenti pada pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, ditambah sanksi etik bagi para jenderal. Pada skenario itu, empat tersangka diadili, Listyo Sigit Prabowo ditempatkan sebagai pemberi perintah sekaligus pengguna akhir, lalu perkara dinyatakan selesai. Pengamat ISESS Bambang Rukminto mengingatkan bahwa bagi publik, tidak masuk akal kasus sebesar ini hanya berhenti pada empat orang, sementara pertanyaan untuk apa dan untuk siapa penyadapan dilakukan tetap menggantung.

Kemungkinan kedua, perkara naik menjadi makar dan pemufakatan jahat. Pintu ke arah itu terbuka karena penyidikan sudah berjalan dan gelar perkara melibatkan Kompolnas serta para ahli. Namun, penyadapan saja belum cukup membuktikan makar; yang dibutuhkan adalah bukti niat dan langkah untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, misalnya dokumen rencana, pola komunikasi, atau jalur pendanaan. Jika barang bukti dari Cipete dan lokasi lain memuat hal semacam itu, konstruksi makar menguat; jika tidak, tuduhan itu berisiko menjadi beban politik di pengadilan.

Kemungkinan ketiga paling menentukan sekaligus paling rawan: perkara bisa melebar ke pihak di luar kepolisian yang diduga menikmati hasil sadapan, atau justru meredup karena kompromi politik. Berbagai spekulasi tentang kelompok politik tertentu sudah beredar, tetapi tidak satu pun didukung bukti yang diumumkan. Rumor lain, seperti perangkat bernilai sekitar Rp 1 triliun atau aliran dana dari judi daring, narkoba, dan tambang ilegal, harus diperlakukan sebagai kabar yang belum dikonfirmasi.

Ujian Akuntabilitas Negara

Semua ini berlangsung ketika negara sedang mengisi kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Dalam suasana tawar-menawar politik, godaan menjadikan perkara hukum sebagai alat tekan atau alat barter menjadi besar. Karena itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto perlu berbicara dengan satu suara, menyampaikan perkembangan secara berkala tanpa membuka materi rahasia, dan membuka pintu pengawasan dari luar kepolisian. Langkah itu menjadi uji bagi negara di dalam negara agar tetap tunduk pada hukum.

Yang paling penting adalah menjaga jarak antara proses hukum dan politik pengisian kursi wakil presiden agar penegakan hukum tidak dibaca sebagai pembersihan lawan. Rumah di Cipete kini dijaga aparat dan dipasangi garis polisi, tetapi yang sesungguhnya sedang diperiksa bukan hanya rumah, melainkan kesediaan negara membuka dirinya sendiri.

Jika negara prerogatif bisa tumbuh diam-diam di dalam tubuh negara hukum, siapa yang menjamin bahwa ia tidak sedang tumbuh di ruangan lain yang belum digeledah? Untuk bacaan lain yang relevan, dapat dilihat Arsip artikel Publication Channel sebagai arsip.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.

Akhir artikel Jelajahi Berita

Di balik tulisan

Redaksi Publication Channel

Tim redaksi Publication Channel.

Lihat semua tulisan
Lanjutkan membacaDugaan Rumah di Bogor Jadi Posko Makar, Bareskrim Geledah4 menit baca · Berita

Wawasan berikutnya

Masih ada cerita lainnya.

Semua artikel