Lompat ke isi
Publication Channel

Minggu, 22 November 2026

Berita Jurnal Publication 4 menit baca

Penyadapan Ilegal terhadap Presiden: Ujian Polri di Babak Dugaan Makar

Terbitnya SPDP menandai babak baru penyidikan dugaan makar yang disematkan pada skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polisi menggeledah Cipete, Tangerang, dan Bogor untuk mencari jejak permufakatan jahat, perbuatan permulaan, dan pelaksanaan. Rekaman yang disita disebut kunci untuk menelusuri motif, dalang, dan end user.

Diterbitkan
Ilustrasi AI: Ilustrasi editorial: kaca pembesar di atas gelombang sinyal dan dokumen terkunci, melambangkan penelusuran dugaan penyadapan ilegal.
Ilustrasi AI: Ilustrasi editorial: kaca pembesar di atas gelombang sinyal dan dokumen terkunci, melambangkan penelusuran dugaan penyadapan ilegal.
Teks
Bacaan saya

Disimpan di perangkat ini

Belum ada bacaan tersimpan. Simpan artikel untuk membacanya nanti.

Dalam artikel ini 4 bagian
  1. Dari SPDP ke Permufakatan Jahat
  2. Garis Hukum Makar dalam KUHP Baru
  3. Rekaman, Penggeledahan, dan Pertanyaan End User
  4. Uji Akal Sehat dalam Konteks Politik

Berdasarkan laporan Kompas pada 22 November 2026, terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai babak baru dalam menelusuri dugaan makar yang disematkan pada skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Isu yang semula terkait teknis penyadapan kini mengarah pada motif, niat, dan kemungkinan koordinasi di balik tindakan tersebut. Penyidikan ini menjadi penting karena menyangkut keamanan pucuk kepemimpinan negara.

Dari SPDP ke Permufakatan Jahat

Menurut UU No. 1/2023 tentang KUHP, makar diartikan sebagai niat untuk melakukan serangan yang diwujudkan dengan persiapan perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 160. Indikasi permufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan dapat menjadi penanda arah penyidikan. Dalam konteks itu, SPDP menjadi pintu bagi polisi untuk menyusun benang merah antara penyadapan ilegal dan dugaan niat jahat.

Polisi melakukan penggeledahan dari Cipete, Jakarta Selatan, kemudian di Tangerang dan sejumlah titik di Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencari jejak permufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Sumber menyebut Posko di Cipete notabene digunakan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso sebagai posko penyadapan ilegal.

Kehadiran beberapa lokasi membuat publik menafsirkan dugaan itu sebagai sesuatu yang terencana dan melibatkan banyak pihak. Apakah empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal tersebut terkait dengan dugaan makar menjadi pertanyaan yang masih menunggu jawaban penyidikan. Hasilnya bisa menentukan apakah kasus berhenti pada pelanggaran teknis atau berubah menjadi perkara pidana yang lebih berat.

Garis Hukum Makar dalam KUHP Baru

KUHP baru merumuskan dua tujuan makar. Pertama, upaya membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan/atau wakil presiden, atau menjadikannya tidak mampu menjalankan pemerintahan, sebagaimana disebut Pasal 191. Yusril Ihza Mahendra menyebut tujuan itu sebagai upaya melumpuhkan pemerintahan. Pembedaan ini membantu memahami batas antara niat menyerang kekuasaan dengan ancaman terhadap keutuhan negara.

Kedua, makar terhadap NKRI yang diatur dalam Pasal 192, dengan tujuan memisahkan sebagian atau seluruh wilayah dari NKRI agar jatuh ke kekuasaan asing. Pemisahan kedua tujuan ini penting karena penyidikan perlu membuktikan apakah penyadapan ilegal digerakkan oleh niat politik yang lebih besar atau alasan lain.

Jika motif dan tujuan makar mendahului atau menggerakkan penyadapan ilegal, sumber menilai kemungkinan makar dapat diduga sebagai penyebab atau alasan utamanya. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menurut sumber, mengatakan pada 18 November 2026 bahwa pemeriksaan bisa berkembang ke pihak lain di luar institusi Kepolisian. Dengan demikian, pertanyaan siapa yang merencanakan, melaksanakan, dan berada di belakangnya menjadi inti pemeriksaan.

Rekaman, Penggeledahan, dan Pertanyaan End User

Penyadapan ilegal disebut berujung penghapusan data hasil sadapan dari komputer. Namun, Yusril menyebut sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sedang didalami polisi. Dalam narasi sumber, rekaman itu bagai mahkota yang berbicara tentang cara kejahatan dilakukan. Proses pendalaman itu penting untuk memastikan rekaman benar-benar dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta di lapangan.

Sumber menyebut Jenderal Polisi Listyo Sigit, yang saat itu masih menjabat Kapolri, telah mencoreng Polri dengan menyadap presiden serta sejumlah tokoh dari berbagai profesi. Pernyataan itu menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.

Publik kini menunggu apakah end user hasil penyadapan ilegal juga merupakan dalang di balik dugaan makar. Sumber memakai kiasan tokoh Hercule Poirot dari karya Agatha Christie untuk menegaskan bahwa kejahatan yang rumit masih mungkin diungkap dengan itikad, ketelitian, kesabaran, dan kerja menghubungkan fakta. Sebagai bacaan lain, Hak Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK dapat diikuti pembaca.

Uji Akal Sehat dalam Konteks Politik

Polri tidak berada dalam ruang hampa sosial dan politik. Publik berharap penyelidikan dilakukan tanpa menoleh ke kanan atau kiri, menelusuri pelaku lapangan, penghubung, hingga pengguna akhir hasil penyadapan. Namun, sumber menilai Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga akan menimbang dimensi politik yang mengiringi kasus ini. Sumber menilai langkah itu perlu berada di antara penegakan hukum murni dan pertimbangan politik yang digariskan presiden.

Desakan untuk menggunakan pasal makar datang dari DPR, terutama Komisi Hukum. Ada pula dukungan dari Yusril, yang menurut sumber berperan sebagai rujukan hukum bagi Presiden Prabowo. Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, menurut sumber, pada 12 November 2026 menirukan ucapan Presiden bahwa ia tidak takut, tetapi mempertanyakan mengapa dikhianati. Sumber menilai dukungan dari berbagai pihak itu membentuk konteks politik hukum yang akan turut dipertimbangkan.

Ujung penuntasan kasus ini disebut sangat bergantung pada Presiden Prabowo. Kasus ini menjadi ujian besar bagi Kapolri Suyudi dan juga bagi presiden untuk memisahkan perasaan dari akal sehat. Seperti nasihat Hercule Poirot, para penegak hukum diharapkan memilih nalar agar skandal ini dapat dituntaskan secara terang benderang. Sumber menyebut kasus ini sebagai skandal paling buram dalam riwayat Polri, sehingga cara penuntasan akan diuji publik.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.

Akhir artikel Jelajahi Berita

Di balik tulisan

Redaksi Publication Channel

Tim redaksi Publication Channel.

Lihat semua tulisan
Lanjutkan membacaKebakaran Pabrik di Serang: 42 Pekerja Masih Hilang, Lantai Dua Ambruk4 menit baca · Berita

Wawasan berikutnya

Masih ada cerita lainnya.

Semua artikel