Lompat ke isi
Publication Channel

Minggu, 22 November 2026

Berita Jurnal Publication 4 menit baca

Dokter RSUD AWS Samarinda Lapor Balik Keluarga Pasien ke Polda Kaltim

Dokter spesialis jantung RSUD AWS Samarinda, dr. MF, melapor balik ke Polda Kaltim terhadap pasien Ediyanto dan keluarganya. Laporan yang diajukan pada 5 November 2026 itu berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, serta pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik. Langkah ini terjadi di tengah penanganan dugaan malapraktik terkait kawat penuntun yang tertinggal di tubuh pasien.

Diterbitkan
Ilustrasi AI: Ilustrasi netral koridor rumah sakit dengan elemen kawat penuntun dan berkas laporan, tanpa wajah, tulisan, logo, atau watermark.
Ilustrasi AI: Ilustrasi netral koridor rumah sakit dengan elemen kawat penuntun dan berkas laporan, tanpa wajah, tulisan, logo, atau watermark.
Teks
Bacaan saya

Disimpan di perangkat ini

Belum ada bacaan tersimpan. Simpan artikel untuk membacanya nanti.

Dalam artikel ini 4 bagian
  1. Pelaporan Balik ke Polda Kaltim
  2. Jejak Kesepakatan Damai
  3. Konteks Dugaan Malapraktik
  4. Respons dan Proses Hukum Selanjutnya

Pelaporan Balik ke Polda Kaltim

Seorang dokter RSUD AWS Samarinda menempuh jalur hukum ke pihak yang disebut terlibat dalam kesepakatan damai. Menurut liputan Kompas.com, dokter spesialis jantung RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, dr. MF, melapor balik terhadap pasien Ediyanto dan keluarganya ke Polda Kalimantan Timur. Laporan itu muncul setelah sengketa pelayanan medis dan upaya penyelesaian.

Laporan tersebut diajukan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Kaltim pada Kamis, 5 November 2026, dan teregister dengan nomor LP/B/625/XI/2026/SPKT/POLDA KALIMANTAN TIMUR. Dalam laporannya, dr. MF mempersoalkan dugaan penipuan, penggelapan, serta pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik. Rincian tersebut memperlihatkan bahwa pengaduan menyangkut tindak pidana yang disebut berkaitan dengan keuangan dan penggunaan saluran elektronik.

Beberapa pasal yang dirujuk mencakup Pasal 482, Pasal 492, dan/atau Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 27A dan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah hukum ini terjadi di tengah proses penanganan perkara dugaan malapraktik yang juga melibatkan dr. MF. Publik perlu membedakan dugaan kelalaian medis dengan dugaan pelanggaran pidana dalam kesepakatan damai. Pembedaan itu penting agar pemberitaan tidak menyederhanakan peristiwa yang masih dalam pemeriksaan.

Jejak Kesepakatan Damai

Dalam uraian laporan, persoalan disebut bermula dari kesepakatan damai antara pelapor dan pihak terlapor mengenai pelayanan medis di salah satu rumah sakit di Samarinda. Dr. MF mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada pihak terlapor sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Versi tersebut menggambarkan bahwa kedua pihak pernah berupaya menyelesaikan sengketa secara musyawarah sebelum muncul persoalan baru.

Namun, menurut versi yang termuat dalam laporan, kesepakatan pembayaran itu justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Ada dugaan permintaan uang tambahan ketika kedua pihak berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Frasa permintaan tambahan menjadi penting karena mengubah karakter penyelesaian dari pembayaran yang disepakati menjadi tekanan yang dipandang sebagai indikasi pemerasan.

Keberatan atas permintaan tambahan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pengaduan dr. MF ke Polda Kaltim. Dengan demikian, sengketa yang semula dianggap rampung secara damai berubah menjadi pengaduan pidana baru yang harus diuji secara hukum. Di titik ini, bukti pembayaran, komunikasi, dan keterangan para pihak akan menjadi kunci bagi penyidik untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana.

Konteks Dugaan Malapraktik

Pelaporan balik ini tidak berdiri sendiri. Ia berada di tengah proses penanganan dugaan malapraktik yang menjerat dr. MF sebagai dokter spesialis jantung. Dalam perkara sebelumnya, ia diduga lalai saat melakukan operasi hingga menyebabkan kawat penuntun, atau guidewire, tertinggal di pembuluh darah dan otot jantung pasien. Istilah dugaan tetap penting karena belum ada penjelasan akhir dari proses hukum yang tengah berjalan.

Kasus dugaan malapraktik tersebut disebut masih bergulir di Polresta Samarinda dan Majelis Disiplin Profesi (MDP). Artinya, terdapat dua jalur pemeriksaan yang berjalan, yakni jalur hukum pidana dan evaluasi profesionalisme kedokteran. Kedua jalur tersebut memiliki fokus berbeda: satu menilai kemungkinan tindak pidana, sementara yang lain menilai kepatuhan terhadap standar profesi.

Posisi ini penting untuk dibaca secara hati-hati. Dugaan lalai dalam tindakan medis dan dugaan pidana terkait kesepakatan damai adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling memengaruhi cara publik menilai peristiwa. Hingga ada penetapan hukum yang berkekuatan, setiap pihak tetap berada pada wilayah praduga tak bersalah. Pembaca juga perlu menimbang bahwa laporan balik bukan pengakuan salah, melainkan strategi perlindungan hukum yang lazim ditempuh. Kedua proses ini sama-sama membutuhkan waktu untuk memastikan tanggung jawab para pihak.

Respons dan Proses Hukum Selanjutnya

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Tedy Sopandi, membenarkan adanya laporan yang diajukan dr. MF ke SPKT. Ia memastikan kepolisian akan memproses pengaduan tersebut dengan mengedepankan ketentuan hukum dan bukti yang ditemukan selama penanganan perkara. Pernyataan itu menegaskan bahwa pengaduan baru tidak serta merta mengubah posisi perkara lain, tetapi akan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan.

Tedy menambahkan bahwa penyidik akan menjaga objektivitas dan transparansi, sekaligus menjunjung asas praduga tak bersalah. Polda Kaltim menyatakan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana. Dalam praktik penyidikan, prinsip ini berarti tidak ada pihak yang diposisikan bersalah hanya karena namanya tercatat dalam laporan.

Penyidik disebut akan mendalami laporan, mengumpulkan keterangan dari para pihak, memeriksa dokumen dan bukti relevan, lalu menentukan langkah hukum berikutnya. Bagi pembaca, perkembangan perkara ini perlu diikuti dari sumber resmi agar tidak terjebak pada kesimpulan cepat; sebagai bacaan lain, arsip artikel Publication Channel dapat diakses. Pemantauan berkelanjutan penting karena setiap laporan dugaan pidana memerlukan proses pembuktian yang terbuka dan bertanggung jawab. Informasi yang terverifikasi dari institusi terkait akan membantu pembaca memisahkan fakta, tudingan, dan spekulasi.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.

Akhir artikel Jelajahi Berita

Di balik tulisan

Redaksi Publication Channel

Tim redaksi Publication Channel.

Lihat semua tulisan
Lanjutkan membaca6 Warga Pemalang Diduga Direkrut Jadi Tentara Bayaran4 menit baca · Berita

Wawasan berikutnya

Masih ada cerita lainnya.

Semua artikel