Lompat ke isi
Publication Channel

Selasa, 17 November 2026

Berita Jurnal Publication 4 menit baca

Hak Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK

Tiga pemohon menggugat Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 ke MK karena dinilai mengunci pemberhentian Presiden dan Wapres sebagai dengan hormat. Mereka meminta MK menambahkan definisi pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat agar hak pensiun tidak bergantung pada diskresi politik MPR.

Diterbitkan
Ilustrasi AI: Ilustrasi editorial palu hakim, timbangan keadilan, dan dokumen hukum kosong yang melambangkan pengujian norma di pengadilan.
Ilustrasi AI: Ilustrasi editorial palu hakim, timbangan keadilan, dan dokumen hukum kosong yang melambangkan pengujian norma di pengadilan.
Teks
Bacaan saya

Disimpan di perangkat ini

Belum ada bacaan tersimpan. Simpan artikel untuk membacanya nanti.

Dalam artikel ini 4 bagian
  1. Gugatan Hak Pensiun Presiden dan Wapres Masuk ke MK
  2. Dalil Konstitusional dan Kekosongan Hukum
  3. Permintaan Perubahan Norma dan Daftar Kondisi Pemberhentian
  4. Makna Hukum dan Konteks Pengawasan Lembaga

Gugatan Hak Pensiun Presiden dan Wapres Masuk ke MK

Menurut laporan Kompas.com, aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi. Norma itu dinilai mengunci semua pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dengan status “berhenti dengan hormat”, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan sebaliknya. Permohonan pengujian materiil tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026. Informasi itu dikutip dari laman MK, Selasa (17/11/2026).

Gugatan diajukan oleh tiga pemohon, yaitu I Wayan Satria Pratama, Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Mereka menilai ketentuan itu menyerahkan kepastian hak keuangan, hak administratif, dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik. Alasannya, undang-undang tidak memuat rumusan eksplisit ketika MPR hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat. Perkara ini karena itu menjadi pengujian atas norma, bukan penilaian terhadap peristiwa tertentu.

Penamaan pasal yang digugat menunjukkan fokus perkara bukan pada besarnya uang pensiun, melainkan pada syarat status pemberhentian. Dengan kata lain, perkara ini berada pada tataran norma pengkhususan pensiun, yaitu kapan seorang Presiden atau Wakil Presiden dianggap berhenti dengan hormat dan kapan dianggap tidak dengan hormat. Pembatasannya penting karena status tersebut menentukan apakah hak pensiun dapat diterima.

Dalil Konstitusional dan Kekosongan Hukum

Dalam berkas permohonan, para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal itu berkaitan dengan kepastian hukum. Mereka juga menuding ketiadaan kualifikasi serta syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat menciptakan kekosongan hukum dalam pengaturan pensiun mantan kepala negara. Kekosongan ini, menurut pemohon, membuat norma menjadi kurang operasional.

Mereka menulis bahwa kondisi tersebut membuka ruang subjektivitas politik dan mencederai prinsip negara hukum materiil. Selain itu, menyerahkan nasib hukum mantan kepala negara kepada ruang diskresi politik di MPR tanpa batasan dalam undang-undang juga dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berdaulat. Argumen ini menempatkan penentuan status pemberhentian sebagai isu hukum yang harus diatur secara objektif, bukan sekadar pilihan internal lembaga politik.

Inti argumentasinya adalah menjaga nasib hukum mantan kepala negara agar tidak ditentukan oleh tafsir yang berubah-ubah. Dalam permohonan, kekosongan hukum dipahami sebagai celah yang membuat pilihan politik dapat menentukan status tanpa indikator yang jelas. Pemohon ingin agar penilaian tentang dengan hormat atau tidak dengan hormat tidak dibiarkan pada interpretasi yang dapat bergeser sesuai kepentingan.

Permintaan Perubahan Norma dan Daftar Kondisi Pemberhentian

Dalam petitum, pemohon meminta MK mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang saat ini berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun. Mereka meminta agar norma itu dilengkapi dengan definisi pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga hak pensiun tidak lagi bergantung pada rumusan yang kabur. Perubahan yang dimohonkan ingin memberi garis demarkasi yang lebih tegas.

Usulan perubahan itu memuat tiga kondisi pemberhentian dengan hormat, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya. Dengan daftar ini, posisi hukum mantan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih jelas ketika berakhirnya jabatan bukan karena kesalahan berat. Kondisi tersebut juga membantu memisahkan alasan administratif dari alasan kelakuan yang melanggar ketentuan.

Sebaliknya, pemberhentian tidak dengan hormat yang dimohonkan mencakup dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela. Formulasi ini ingin mengikat nasib pensiun kepada fakta hukum, bukan sekadar penentuan politik. Dengan demikian, mantan kepala negara yang berakhir jabatannya karena alasan tertentu akan memiliki dasar penentuan status yang dapat dilacak.

Makna Hukum dan Konteks Pengawasan Lembaga

Gugatan ini penting karena menyentuh batas antara kewenangan politik MPR dan kepastian hukum bagi mantan kepala negara. Pensiun Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak keuangan dan administratif yang seharusnya dapat diprediksi, sedangkan status pemberhentian menjadi penentu utama apakah hak itu dapat diterima atau tidak. Jika norma yang digugat dipertahankan, pemohon berargumen bahwa nasib hukum tersebut tetap berada pada penilaian politik dan kurang memberi perlindungan hukum yang stabil.

Jika permohonan dikabulkan, MK akan menambahkan kualifikasi objektif dalam undang-undang. Langkah itu dapat memperkecil ruang tafsir sepihak atas kata “berhenti dengan hormat” dan memberi acuan lebih konkret bagi lembaga negara ketika menetapkan status pemberhentian. Hal ini sejalan dengan argumentasi pemohon bahwa negara hukum perlu mengurangi subjektivitas politik dalam pengaturan hak, sehingga keputusan lembaga dapat diuji secara hukum.

Sebagai bacaan lain/arsip, artikel Jokowi Tanggapi Gibran mundur dari Wapres: Empat Poin Pesan dapat menjadi rujukan tambahan terkait dinamika status Wakil Presiden dan respons para pihak. Artikel tersebut tidak menjadi bagian inti dari gugatan ini, namun membantu melihat konteks perdebatan tentang berakhirnya jabatan wakil kepala negara dalam wacana politik nasional yang sering bersinggungan dengan isu hukum jabatan.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.

Akhir artikel Jelajahi Berita

Di balik tulisan

Redaksi Publication Channel

Tim redaksi Publication Channel.

Lihat semua tulisan
Lanjutkan membacaSaham Nvidia Anjlok 4% Menyusul Keputusan Dewan Komisaris Tolak Kembalinya Huang2 menit baca · Berita

Wawasan berikutnya

Masih ada cerita lainnya.

Semua artikel