Cawapres Pengganti Gibran: Gerindra Serahkan ke Prabowo
Gerindra menyerahkan keputusan cawapres pengganti Gibran ke Prabowo, meski nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebut dalam bursa. PDI-P menegaskan usulan tersebut bukan dari partai dan tetap di luar pemerintahan.
Dalam artikel ini 4 bagian
Gerindra Serahkan Nasib Cawapres ke Prabowo
Partai Gerindra merespons munculnya sejumlah nama politisi PDI-P dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut Kompas.com, pernyataan partai ini muncul ketika publik mulai memperhatikan figur yang disebut-sebut dapat mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Gerindra tidak secara langsung menilai satu nama, melainkan menegaskan bahwa wewenang pemilihan berada di tangan presiden.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan bahwa persoalan cawapres pengganti Gibran diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo. “Tentu beliau tahu betul siapa yang layak dan mampu mendampingi beliau dalam rangka untuk mempercepat program kerja pemerintah”, kata Bahtra dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Minggu (15/11/2026). Ucapan itu menunjukkan bahwa Gerindra memilih menjaga sikap normatif, bukan ikut menentukan kandidat.
Pernyataan Gerindra juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga komunikasi politik. Dengan menyerahkan urusan cawapres ke Prabowo, Gerindra menghindari spekulasi berlebihan mengenai figur tertentu. Hal ini penting agar dinamika politik tetap stabil selama program prioritas negara berjalan.
Syarat Pendamping yang Dinilai Gerindra
Kendati menyerahkan pilihan ke presiden, Gerindra menyampaikan sejumlah harapan. Figur cawapres pengganti Gibran, menurut Bahtra, harus taat dan loyal kepada Prabowo. Ia juga menilai calon wakil presiden perlu mampu bekerja sama menghadapi tantangan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga posisi pendamping tidak sekadar formal, tetapi menjadi bagian penting kelancaran pemerintahan.
Bahtra menyebut ada faktor eksternal berupa geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian. Ia menambahkan bahwa tantangan internal pun tidak mudah, mulai dari bencana yang perlu ditangani hingga program-program prioritas pemerintah yang sudah dirancang. Karena itu, Prabowo disebut membutuhkan sosok yang benar-benar mampu menjadi pendamping, membantu, dan meringankan tugas-tugas ke depan.
Bahtra tidak merinci nama yang dianggap ideal, tetapi menekankan kapasitas, kesetiaan, dan kemampuan kerja sama. Penekanan pada bencana, geopolitik, dan geoekonomi mengisyaratkan bahwa cawapres diharapkan bukan hanya dekat secara politik, tetapi juga memiliki rekam jejak penanganan isu nasional. Dengan rumusan itu, ruang penilaian publik terhadap setiap nama tetap terbuka tanpa mengubah posisi resmi Gerindra.
PDI-P Jelaskan Posisi di Luar Pemerintahan
Sementara itu, nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebut masuk dalam bursa cawapres Prabowo. Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, menegaskan bahwa kemunculan nama-nama tersebut tidak berasal dari usulan partainya. Ia menyatakan bahwa PDI-P tidak bisa menolak ketika kader-kadernya disebut sebagai kandidat potensial, tetapi menegaskan bahwa proses pergantian wakil presiden bukan menjadi kepentingan partai.
Guntur mengutip sikap PDI-P yang masih konsisten berada di luar pemerintahan, sesuai keputusan kongres terakhir. “Tapi posisi PDI Perjuangan sampai saat ini hasil dari kongres yang terakhir, berada di luar pemerintahan. Kami mengemban politik penyeimbang di luar pemerintahan eksekutif”, ucapnya pada KompasTV, Jumat (13/11/2026). Sikap ini menempatkan PDI-P sebagai partai yang mengapresiasi penilaian publik, namun tetap menjaga jarak dari proses pengisian jabatan.
Pernyataan Guntur memperlihatkan dua sisi sekaligus: PDI-P bangga kadernya diapresiasi, tetapi partainya tidak ingin tafsir publik dianggap sebagai usulan resmi. Sikap tersebut juga menjaga garis politik PDI-P yang berada di luar eksekutif. Dengan begitu, nama Puan dan Pramono tetap berada dalam wacana bursa cawapres, bukan sebagai pilihan partai yang sedang diproses.
Konteks Pergantian Wakil Presiden
Dinamika bursa cawapres ini terjadi beberapa hari setelah Gibran menyatakan berhenti sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Munculnya nama Puan dan Pramono, menurut laporan Kompas.com, menjadi bagian dari perbincangan mengenai siapa yang akan melanjutkan posisi wakil presiden. Sebagai bacaan lain/arsip, Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres ke Prabowo dapat dilacak untuk melihat konteks awal pengunduran diri tersebut.
Meski nama-nama tersebut beredar, status mereka tetap pada posisi sebagai sosok yang disebut publik, bukan calon yang sudah pasti. Gerindra memberi isyarat bahwa penilaian akhir berada pada Prabowo, sementara PDI-P menegaskan partainya tidak mengusulkan kader dan tetap memegang politik penyeimbang. Dinamika ini penting karena figur cawapres diharapkan membantu menavigasi tantangan ekonomi, kebencanaan, serta agenda pemerintahan yang sudah dirancang.
Pada akhirnya, proses pergantian wakil presiden akan bergantung pada keputusan Prabowo dan pertimbangan politik yang lebih luas. Publik dapat mengikuti perkembangan ini dengan membedakan antara rumor, penilaian partai, dan pengumuman resmi. Posisi Gerindra yang menunggu keputusan presiden, serta PDI-P yang menegaskan berada di luar pemerintahan, menjadi dua titik penting dalam membaca arah bursa cawapres. Pengamatan yang cermat akan membantu pembaca menilai apakah dinamika ini hanya tahap awal atau telah mengarah pada keputusan politik yang lebih konkret.
Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.
Topik dalam berita