Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres ke Prabowo

Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres

Pihak Istana membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilaporkan Kompas.com. Prasetyo menegaskan bahwa penyampaian itu terjadi saat Gibran menemui Prabowo pada pagi hari.

Mensesneg menjelaskan bahwa pembicaraan berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam dialog tersebut, Gibran menyatakan niat mundur menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Prasetyo menyebut Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.

Atas saran yang diberikan Prabowo, Gibran kemudian meminta waktu tambahan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya. Permintaan itu, menurut Prasetyo, mengarah pada proses peradilan di PTUN. Dengan demikian, yang dibenarkan Istana adalah penyampaian niat, bukan keputusan final pengunduran diri.

Saran Prabowo dan Permintaan Waktu

Prasetyo menggarisbawahi bahwa Prabowo memberikan saran-saran kepada Gibran selama pertemuan. Isi saran tersebut tidak diuraikan lebih lanjut dalam keterangan pers, tetapi arah respons Gibran berubah menjadi permintaan kesempatan untuk membuktikan dokumen. Sikap itu menunjukkan bahwa jalur pemeriksaan masih dianggap penting oleh pihak wakil presiden.

Permintaan waktu itu memberi ruang bagi proses hukum di PTUN untuk berjalan sebelum status jabatan ditetapkan. Dalam konteks pernyataan Istana, posisi Gibran belum berubah secara resmi; yang ada adalah niat yang telah disampaikan dan permohonan kesempatan untuk membuktikan dokumen. Rumusan tersebut penting agar pembaca tidak menyamakan pernyataan niat dengan pengunduran diri yang telah terlaksana.

Keterangan Prasetyo juga menjaga batas fakta: Istana membenarkan adanya pembicaraan dan tidak adanya penolakan dari Prabowo. Selain itu, Istana menyampaikan bahwa Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen dalam proses peradilan di PTUN.

Putusan Mahkamah Agung Soal Ijazah

Sebelum pernyataan Istana tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan untuk pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Penggugat, Subhan, menyampaikan kepada Kompas.com bahwa ia memperoleh kabar putusan pada Jumat (30/10/2026) dan mengirimkan bukti putusan kasasi.

Putusan kasasi tersebut tercatat dengan nomor 742K/TUN/2026. Amar putusan menyatakan kabul kasasi, batal putusan judex facti, adilis sendiri, dan kabul gugatan penggugat seluruhnya. Pembatalan putusan judex facti berarti Mahkamah Agung membatalkan hasil pemeriksaan pada tingkat sebelumnya, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompas.com juga mengecek laman resmi kepaniteraan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa putusan itu merupakan kelanjutan perkara 62/G/2026/PTUN.JKT pada tingkat pertama. Majelis yang mengabulkan gugatan terdiri atas Yulius sebagai ketua, serta Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy sebagai hakim anggota. Data ini menjadi rujukan penting untuk memahami dasar hukum polemik ijazah Gibran.

Posisi PTUN, MK, dan Batas Kewenangan

Sebelum dikasasi, perkara itu disidangkan di PTUN dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun, PTUN menyebut tidak berwenang menerima gugatan karena objek permasalahan yang disengketakan Subhan. Akibatnya, perkara berlanjut ke Mahkamah Agung, yang kemudian mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut.

Dokumen pendidikan Gibran juga sempat dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Meski demikian, MK menyinggung bahwa tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK juga menegaskan bahwa penilaian keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden serta wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain. Karena itu, pembacaan terhadap putusan MK dan MA harus dilakukan secara terpisah: MK menegaskan batas kewenangannya, sementara MA menangani gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan. Untuk menelusuri materi terkait dalam pemberitaan lain, arsip artikel Publication Channel dapat dibaca sebagai rujukan arsip.

Status Pernyataan dan Proses yang Berjalan

Penjelasan Istana menunjukkan bahwa status Gibran masih perlu dipisahkan dari rangkaian pemeriksaan yang disebut Prasetyo. Yang dikonfirmasi adalah adanya penyampaian niat mundur, durasi pertemuan, masukan dari Prabowo, serta permintaan Gibran untuk membuktikan dokumen di PTUN.

Pembacaan tersebut menjaga akurasi berita karena dokumen pendidikan Gibran berada dalam rangkaian pemeriksaan yang melibatkan PTUN, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Hingga keterangan yang tersedia, inti isu bukan sekadar pernyataan politik, tetapi keabsahan dokumen penyetaraan ijazah yang menjadi objek sengketa. Penjelasan tersebut membantu menempatkan pernyataan Istana dalam konteks perkara yang sedang berjalan.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.