Dalang di Balik Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Rapat Kerja Komisi Hukum DPR

Menurut Kompas.com, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto hadir dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR pada Kamis, 12 November 2026. Kehadirannya bertujuan menjelaskan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menurut sumber itu menjadi sorotan utama di tengah perhatian publik atas keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan wakil presiden.

Rapat kerja tersebut juga menampilkan tanggapan anggota Komisi Hukum DPR. Sumber menyebut sejumlah legislator menyampaikan pujian dan terima kasih karena Kapolri dianggap berani menyingkap dugaan penyadapan ilegal dan melawan hukum yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi lainnya. Pencopotan Listyo Sigit oleh Presiden Prabowo disebut terjadi pada 1 Oktober 2026. Sumber juga mencatat bahwa sebagian besar opini publik senada dengan ungkapan anggota DPR.

Sumber menggambarkan bahwa masyarakat ingin kasus diungkap hingga ke akar-akarnya. Sumber juga menyebut bahwa sebagian besar publik tidak menyangka penyadapan ilegal dan massal terhadap presiden serta banyak profesi terjadi oleh orang nomor satu Polri pada 2025-2026. Pertanyaan yang muncul adalah siapa inisiator, siapa yang meminta atau memerintah Listyo Sigit, apa motif dan tujuannya, serta kepada siapa informasi yang dihimpun disampaikan atau disetor. Sumber menggambarkan pertanyaan tersebut sebagai inti dari pengusutan yang diharapkan masyarakat.

Keterangan Kapolri tentang Rantai Dugaan

Dalam keterangan di rapat, Suyudi menyatakan bahwa rantai komando penyadapan diduga berada di tangan Listyo Sigit. "Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP (Listyo Sigit) melalui SU (Slamet Uliandi)," kata Suyudi, seperti dilaporkan Kompas.com pada Kamis, 12 November 2026. Sumber menyebut kepercayaan rakyat sedang tinggi terhadap Kapolri baru.

Uraian itu menyebut Slamet Uliandi kemudian meneruskannya kepada Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Eko disebut pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba, lalu menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sekolah Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Posisi jabatan tersebut penting untuk memetakan jalur koordinasi yang disebut dalam kasus.

Sumber merinci lima tahapan penyadapan ilegal: perintah penyadapan, provisioning atau penyediaan, pelaksanaan, pelaporan kepada end user, serta penghapusan data. Listyo Sigit disebut sebagai end user dari hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lain. Suyudi menegaskan bahwa seluruh uraian peran itu masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Status dugaan itu menjadi penting agar setiap nama tidak diperlakukan sebagai pelaku sebelum hukum berkekuatan hukum tetap.

Hipotesis Politik dari Legislator

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menyampaikan sejumlah tafsir dalam rapat kerja. Ia menyebut kasus itu sebagai penyadapan politik. "Kalau politisi disadap, itu biasa. Yang tidak biasa dan agak aneh, presiden dan Istana disadap oleh pembantunya, oleh pimpinan institusi yang ditunjuknya," ujarnya, menurut laporan Kompas.com dari YouTube Kompas.com pada 13 November 2026.

Benny juga memaparkan dugaan adanya motif dan tujuan politik, yaitu merampas kekuasaan yang sah untuk melakukan suksesi inkonstitusional. Ia menduga ada kelompok atau komplotan di balik penyadapan terhadap Presiden. Selain itu, ia meminta kepolisian tidak 'ewuh pakewuh', membawa hasil penyelidikan ke jalur yang jelas, dan mempertimbangkan pasal makar untuk menjerat para tersangka.

Dalam konteks rapat, ucapan Benny dapat dibaca sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap institusi kepolisian. Sumber menempatkannya sebagai hipotesis, bukan fakta yang telah terbukti. Media, menurut sumber, bisa menggunakan tafsir itu sebagai jalan masuk investigasi tanpa mengesampingkan proses hukum.

Pembuktian yang Ditunggu Publik

Sumber juga mengaitkan pengusutan dengan cara menalar: jangan melipatgandakan hipotesis tanpa alasan, dan gunakan observasi untuk membedakan hal yang mungkin dengan hal yang nyata. Kerangka itu mengingatkan bahwa dugaan dalang politik belum dapat disamakan dengan fakta. Sumber menempatkan nalar sebagai alat untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara objektif. Menurut Calne, teori tanpa observasi hanya menunjukkan sesuatu yang mungkin, sedangkan teori dengan observasi menunjukkan sesuatu yang nyata.

Jika pemaparan Suyudi di rapat kerja 12 November 2026 dianggap sebagai kesimpulan final, sumber menilai publik bisa kecewa. Yang ditunggu adalah penjelasan tentang motif Listyo Sigit jika ia disebut end user, tujuan penyadapan, dan jalur aliran informasi yang diperoleh. Kejelasan ini penting karena target tertinggi penyadapan adalah Presiden. Sumber mengingatkan bahwa fakta sering kali logis, tetapi kadang kebenaran itu tidak logis.

Polisi dilaporkan telah menangkap para jenderal yang terlibat pada 3 November 2026. Dengan waktu yang masih tersedia, publik berharap penyelidikan dilakukan secara terbuka, objektif, dan imparsial. Untuk konteks pemberitaan lain, pembaca dapat melihat arsip artikel Publication Channel sebagai bacaan tambahan.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.