Gibran dan PDI-P: Pengakuan Gibran soal Berat Berseberangan pada Pilpres 2024

Menurut Kompas.com, Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia Gibran RakabumingRaka mengungkapkan pergulatan batin ketika memutuskan berseberangan dengan PDI-P pada Pilpres 2024. Pengakuan itu ia sampaikan setelah menyerahkan surat berhenti dari jabatan wakil presiden kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

“Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing, dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” kata Gibran, Kamis malam, dikutip dari YouTube Sekretariat Wakil Presiden. Ia juga menyebut keputusan meninggalkan Wali Kota Solo menjadi bagian dari pergulatan batin.

Gibran dan PDI-P: Berat Berseberangan dengan Partai yang Membesarkan

Pernyataan Gibran kembali memunculkan dinamika politik sebelum Pilpres 2024. Saat itu, ia masih berstatus kader PDI-P tetapi menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden. Keputusan itu menempatkan Gibran di kubu yang berseberangan dengan PDI-P, yang telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Gibran mengaku tidak pernah merencanakan menjadi wakil presiden. Prabowo datang menemuinya pada September 2023 dan menawarkan posisi tersebut. Gibran menerima tawaran itu dengan alasan ingin mengambil kesempatan untuk pengabdian yang lebih luas serta membawa pesan keberlanjutan pembangunan bangsa dan keterlibatan generasi muda. “Akhirnya, saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas,” kata Gibran.

Pergulatan batin itu juga terlihat dari keputusan meninggalkan jabatan Wali Kota Solo. Gibran menyebut dirinya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan dan persoalan masyarakat yang telah ia rintis di kota kelahiran. Bagi Gibran, panggilan politik itu datang dengan niat baik, meskipun membawa konsekuensi berseberangan dengan partai yang membesarkannya.

Luka Lama Pilpres 2024: Jokowi, Prabowo, dan Mahkamah Konstitusi

Hubungan keluarga Jokowi dengan PDI-P terjalin lama. Partai menjadi kendaraan politik Jokowi dari Solo hingga presiden dua periode, mendukung Gibran di Pilkada Solo 2020, dan Bobby Nasution di Pilkada Medan. Namun menjelang Pilpres 2024, retakan mulai terlihat saat Jokowi belum tegas mendukung salah satu bakal calon.

Di satu sisi, Jokowi dekat dengan Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P. Di sisi lain, ia sering bertemu Prabowo Subianto yang saat itu Menteri Pertahanan. Pada Agustus 2022, Jokowi mengatakan tidak akan melarang Ganjar maupun Prabowo maju. Perubahan arah semakin jelas ketika Prabowo menggandeng Gibran sebagai cawapres.

Jalan pencalonan Gibran terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia cawapres dan memberikan pengecualian bagi mantan atau petahana jabatan hasil pemilu. Putusan itu menuai kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Sejumlah pihak menilai hal itu bagian dari upaya membangun dinasti politik, sementara PDI-P melihatnya sebagai penyimpangan dari keputusan partai.

Respons PDI-P: Pengakuan Jujur, Sanksi, dan Pemecatan

Pengakuan Gibran mendapat respons dari politikus PDI-P. Ganjar Pranowo berkata singkat, “Sejarah telah mencatat,” kepada Kompas.com pada Jumat (13/11/2026). Ia kemudian menyoroti momentum pengisian jabatan wakil presiden yang terbuka, serta harapan perbaikan ekonomi, penguatan rupiah, pemulihan IHSG, dan kepercayaan investor.

Hendrawan Supratikno menilai pernyataan Gibran jujur. Ia mengenang kebersamaan mereka masih terjalin sekitar sebulan sebelum Gibran mundur dari Wali Kota Solo, termasuk menghadiri acara koordinasi tiga pilar partai di Semarang. Hendrawan juga mengingatkan pesan Megawati agar kader tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama. Politikus PDI-P Nilai Pengakuan Gibran Soal Berat Kecewakan Mantan Partai Jujur dapat menjadi bacaan lain terkait respons internal partai.

Di sisi lain, Hasto Kristiyanto mengingatkan kader yang tidak sejalan dengan ideologi partai dipersilakan keluar atau mundur. Ia menegaskan PDI-P telah memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution karena melanggar disiplin serta ideologi partai. Keputusan pemecatan Gibran dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan 4 Desember 2024 dan ditandatangani Megawati serta Hasto.

Momentum Baru: Wakil Presiden, Kepercayaan Publik, dan Ekonomi

Setelah Pilpres 2024, PDI-P mengumumkan sanksi pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12/2024). Dalam surat keputusan, PDI-P menilai pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju merupakan pelanggaran berat karena tidak sesuai keputusan politik partai dan dianggap terkait intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pengunduran diri Gibran kini membuka ruang baru bagi Presiden Prabowo dan partai pengusung untuk menentukan wakil presiden berikutnya. Seperti disorot Ganjar, momentum itu juga diuji oleh harapan publik: ekonomi membaik, rupiah menguat, IHSG pulih, dan investor kembali menanamkan kepercayaan. Bagaimana respons itu dijawab, penutupnya bisa menjadi penanda apakah luka lama Pilpres 2024 benar-benar diredam.

Bagi PDI-P, pemecatan menjadi penanda berakhirnya hubungan politik Gibran dengan partai yang mengantarkannya ke panggung nasional. Di sisi lain, pengunduran diri Gibran menjadi bagian dari respons terhadap desakan publik yang telah mengiringi polemik. Dengan posisi wakil presiden kosong, ujian sesungguhnya bukan hanya memilih sosok pengganti, tetapi juga memulihkan kepercayaan yang telah tergores oleh serangkaian kontroversi.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.