Lompat ke isi
Publication Channel

Kamis, 19 November 2026

Berita Jurnal Publication 4 menit baca

Aturan Anyar Kapolri untuk Sidang Etik Listyo Sigit

Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian anyar yang mengubah aturan sidang etik, termasuk batas banding, cara hadir sidang, pangkat majelis KKEP, dan lama penempatan khusus. Kepala Divisi Humas Polri menyebut salah satu pertimbangannya mengatur sidang etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan proses etik dengan KUHAP.

Diterbitkan
Ilustrasi AI: Ilustrasi editorial netral tentang proses sidang etik dengan palu hukum, timbangan keadilan, dan dokumen peraturan.
Ilustrasi AI: Ilustrasi editorial netral tentang proses sidang etik dengan palu hukum, timbangan keadilan, dan dokumen peraturan.
Teks
Bacaan saya

Disimpan di perangkat ini

Belum ada bacaan tersimpan. Simpan artikel untuk membacanya nanti.

Dalam artikel ini 5 bagian
  1. Terbitnya Peraturan Kepolisian Anyar
  2. Perubahan Tata Cara Proses Etik
  3. Penyesuaian Pangkat Majelis dan Cara Hadir Sidang
  4. Penyesuaian Batas Waktu dan Syarat Sanksi
  5. Makna Regulasi bagi Akuntabilitas Polri

Terbitnya Peraturan Kepolisian Anyar

Pada 18 November 2026, Kompas.com melaporkan bahwa Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian anyar yang mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Menurut pemberitaan yang sama, salah satu pertimbangan utama aturan itu adalah untuk mengatur pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit Prabowo.

Perubahan itu menyangkut tata cara pemeriksaan, susunan majelis, dan sanksi dalam profesi kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa pengaturan sidang etik jenderal menjadi bagian dari dasar penerbitan peraturan baru itu.

'Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,' kata Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi wartawan.

Perubahan Tata Cara Proses Etik

Regulasi baru mempersempit pihak yang dapat mengajukan banding terhadap hasil sidang etik. Sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar. Dalam ketentuan baru, hanya pelanggar yang diberi ruang untuk menempuh jalur banding. Penyesuaian ini memusatkan hak hukum pada pihak yang langsung dikenai konsekuensi etik.

Perpol anyar juga menyisipkan ayat baru pada Pasal 15 untuk mengatur tindak lanjut audit investigasi. Hasil audit wajib diteruskan dengan gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Penambahan langkah ini membuat pemeriksaan etik tidak berhenti pada temuan awal, tetapi memiliki mekanisme internal yang lebih terstruktur.

Batas waktu administrasi pemeriksaan juga diubah. Surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan sebelumya harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Aturan baru mengubah frasa itu menjadi tiga hari kalender, sehingga hari Sabtu dan Minggu ikut dihitung. Penjelasan ini menunjukkan adanya percepatan alur kerja dalam tahap awal pemeriksaan.

Penyesuaian Pangkat Majelis dan Cara Hadir Sidang

Salah satu perubahan paling tampak ada pada Pasal 42 ayat 3 mengenai persyaratan pangkat anggota KKEP. Sebelumnya, anggota majelis harus berpangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Aturan baru memberi ruang bagi anggota KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar. Dengan penyesuaian ini, susunan majelis menjadi lebih fleksibel tanpa meninggalkan prinsip profesionalisme etik.

Perubahan serupa berlaku untuk susunan KKEP Banding pada Pasal 74 ayat 3. Anggota majelis banding tidak lagi harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari pelanggar, melainkan dapat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar. Fleksibilitas ini penting agar pengangkatan majelis tidak terhambat oleh ketersediaan anggota berpangkat tertentu.

Perpol baru juga memberi pilihan cara hadir bagi terduga pelanggar dalam sidang KKEP. Pasal 59 ayat 2 mengatur bahwa terduga pelanggar dapat hadir langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP. Pilihan hadir secara elektronik, misalnya melalui aplikasi konferensi video, dapat memudahkan proses sidang tanpa mengurangi pengawasan formal terhadap jalannya pemeriksaan.

Penyesuaian Batas Waktu dan Syarat Sanksi

Aturan baru juga memangkas batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus. Pada ketentuan lama, penempatan dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja. Sekarang, batasnya menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan. Perpol baru menyebut penyesuaian itu dimaksudkan untuk menyelaraskan ketentuan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHAP.

Perubahan yang sama terdapat pada Pasal 109 huruf d. Aturan sebelumnya juga menetapkan penempatan di tempat khusus paling lama 30 hari kerja, sementara ketentuan baru memangkasnya menjadi paling lama 20 hari kalender. Pemangkasan dua ketentuan yang sama menunjukkan penyelarasan yang konsisten terhadap batas waktu penempatan di tempat khusus.

Perubahan terakhir menyangkut syarat pemberhentian tidak dengan hormat, atau PTDH, pada Pasal 111 ayat 2 huruf c. Sebelumnya, ketentuan menyebut anggota tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun. Frasa baru memperjelasnya menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan penambahan kata 'atau lebih', tindak pidana yang ancaman hukumannya melebihi lima tahun ikut masuk dalam cakupan ketentuan tersebut.

Makna Regulasi bagi Akuntabilitas Polri

Kumpulan perubahan yang diumumkan itu menyentuh rangkaian proses etik, mulai dari hak banding, tindak lanjut audit investigasi, batas waktu administrasi, susunan majelis, cara hadir sidang, lama penempatan khusus, hingga syarat PTDH. Dalam kerangka tersebut, Perpol anyar menjadi pedoman kerja baru bagi internal Polri saat menangani kasus etik, termasuk yang menyangkut jenderal.

Bagi pembaca, daftar penyesuaian ini penting untuk menelusuri apakah pelaksanaan sidang etik mengikuti ketentuan yang telah diteken. Kejelasan frasa seperti 'hari kalender', 'paling rendah dua tingkat', dan 'lima tahun atau lebih' memberi tolok ukur administratif yang lebih mudah dipantau. Sebagai bacaan lain arsip, Arsip artikel Publication Channel dapat membantu menelusuri kebijakan publik lainnya.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.

Akhir artikel Jelajahi Berita

Di balik tulisan

Redaksi Publication Channel

Tim redaksi Publication Channel.

Lihat semua tulisan
Lanjutkan membacaCFTC Bekukan Pasar Prediksi Trump di Kalshi Akibat Kekhawatiran Manipulasi2 menit baca · Berita

Wawasan berikutnya

Masih ada cerita lainnya.

Semua artikel