Partai Arab Israel Raih 19 Kursi di Pemilu Israel 2026

19 Kursi Partai Arab dalam Pemilu Israel 2026

Menurut liputan Kompas.com, partai-partai Arab Israel berhasil memperoleh 19 kursi dalam Pemilihan Umum Israel 2026. Hasil itu menempatkan kelompok yang mewakili warga Palestina dengan kewarganegaraan Israel sebagai kekuatan penting dalam perhitungan Knesset. Kedua kelompok partai Arab, Joint List dan United Arab List atau Ra'am, kini bisa memengaruhi langkah pembentukan pemerintahan berikutnya.

Al Jazeera, yang dikutip Kompas.com pada Kamis (29/10/2026), melaporkan blok pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Kelompok oposisi memperoleh 48 kursi, sementara partai Arab mendapat 19 kursi. Dengan ambang mayoritas 61 kursi, baik kubu Netanyahu maupun oposisi belum bisa langsung membentuk pemerintahan.

Penolakan Dukungan dari Dua Kubu Utama

Tanggapan kubu Netanyahu tidak sekadar soal jumlah kursi. Partai Likud, yang dipimpin Netanyahu, mengeklaim partai Arab memperoleh keuntungan melalui campur tangan asing dan dugaan pelanggaran pemilu. Likud juga menuduh adanya suap, ancaman, kekerasan, pemalsuan, serta perangkat lunak terlarang, lalu meminta Shin Bet menyelidiki kemungkinan campur tangan luar. Semua tuduhan itu belum terbukti secara independen.

Penolakan terhadap kerja sama dengan partai Arab juga datang dari oposisi. Pada malam pemilu, Naftali Bennett dan Yair Lapid menolak kemungkinan duduk bersama partai Arab dalam pemerintahan, padahal pemerintahan 2021-2022 pernah bergantung pada dukungan Ra'am. Sikap serupa diungkapkan Avigdor Lieberman, yang menyebut tidak akan bergabung dengan Netanyahu maupun partai Arab. Di sisi lain, Partai Democrats dinilai lebih terbuka terhadap kemungkinan kerja sama politik dengan kelompok Arab.

Partisipasi Tinggi dan Argumen tentang Suara yang Sama

Laporan Kompas.com menambahkan bahwa peningkatan suara partai Arab terjadi setelah sekitar 80 persen pemilih Palestina yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya pada Selasa (27/10/2026). Kelompok masyarakat ini mencakup sekitar 21 persen populasi Israel, sehingga lonjakan partisipasi menjadi indikator politik yang sulit diabaikan. Orly Noy, kandidat Partai Balad dalam Joint List, menilai tingginya partisipasi sudah dapat diperkirakan sejak masa kampanye.

Noy menyatakan bahwa warga Palestina di Israel khawatir terhadap arah kebijakan pemerintahan Netanyahu, termasuk perang di Gaza, kriminalitas, dan kebijakan keamanan dalam negeri. Ia juga menyebut hak pilih sebagai sarana politik terpenting yang tersisa. “Hak-hak yang dimiliki warga Palestina terus berkurang sejak 7 Oktober. Satu-satunya alat yang tersisa bagi mereka, satu hal yang setara dengan semua orang, adalah suara mereka,” kata Noy kepada Al Jazeera.

Jalan Terjal Menuju Pemerintahan Baru

Secara matematis, 48 kursi oposisi plus 19 kursi partai Arab menghasilkan 67 kursi, jumlah yang melewati ambang mayoritas 61 kursi. Namun, perhitungan itu belum berarti semua kelompok anti-Netanyahu bersedia bekerja sama. Kubu Netanyahu sendiri memegang blok terbesar, tetapi masih kekurangan delapan kursi untuk mencapai mayoritas. Di tengah kebuntuan tersebut, kemungkinan pemerintahan persatuan nasional muncul, tetapi belum ada kesepakatan. Perhitungan ini menjadi sorotan karena mayoritas parlemen menentukan legitimasi pemerintahan.

Analisis dalam bahan tersebut menyoroti perbedaan pandangan tentang identitas negara. Sebagian partai oposisi menekankan Israel sebagai negara nasional bangsa Yahudi, sementara partai Arab memperjuangkan kesetaraan hak politik dan sipil. Analis Nimrod Flaschenberg menyebut perbedaan itu menjadi hambatan utama kerja sama. Direktur kampanye Joint List, Mauricio Lapchik, menilai suara warga Arab belum diperlakukan setara karena sejumlah pihak ingin pemerintahan hanya dari suara Yahudi.

Pembentukan pemerintahan Israel tetap belum pasti hingga hasil resmi diumumkan dan perundingan koalisi dimulai. Partai Arab memiliki pengaruh nyata, tetapi dukungan pemilih belum tentu dijamin diterimanya sebagai mitra koalisi. Bacaan lain dari kanal ini dapat disimak pada Ampersand Raih Pendanaan Seri A Senilai $15 Juta untuk Revolusi Integrasi Agen AI dengan Sistem Perusahaan.

Dampak bagi Warga Palestina dan Sistem Politik

Persoalan itu tidak berhenti pada kursi parlemen. Bahan Kompas.com juga mengaitkan penolakan kerja sama dengan Undang-Undang Negara Bangsa Israel yang disahkan pada 2018. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa hak menentukan nasib sendiri secara nasional di Israel secara eksklusif dimiliki bangsa Yahudi. Ketentuan itu telah lama menuai kritik dari kelompok masyarakat Arab dan organisasi hak asasi manusia. Kritik terhadap ketentuan itu menjadi bagian dari perdebatan yang sama dengan hasil pemilu ini.

Lapchik menilai bahwa jika hasil pemilu serupa terjadi di negara demokratis lain, formasi pemerintahan mayoritas seharusnya lebih mudah diterima. Namun, di Israel, ketimpangan pengakuan terhadap suara warga Arab membuat narasi kemenangan terasa sulit. Pada akhirnya, pilihan koalisi berikutnya akan menguji apakah pluralitas warga negara benar-benar dihormati dalam praktik pemerintahan. Penting untuk melihat apakah relasi antarpartai ke depan dibangun atas dasar kesetaraan politik, bukan sekadar hitungan kursi.

Gambar utama merupakan ilustrasi yang dibuat dengan AI, bukan dokumentasi kejadian.